Mulai masa pajak bulan Agustus 2020, seluruh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di seluruh Indonesia wajib menggunakan e-bupot untuk membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26, serta menyampaikan SPT Masa kedua PPh tersebut. Kewajiban ini berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-269/PJ/2020 yang baru saja ditetapkan pada 10 Juni 2020 lalu.

Melalui keputusan ini, Dirjen Pajak menetapkan PKP yang terdaftar di KPP Pratama seluruh Indonesia sebagai pemotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26, dan wajib memotong serta menyampaikan SPT Masa PPh kedua pasal tersebut sesuai dengan peraturan PER-04/PJ/2017.

Baca Juga: Penerimaan Pajak RI Diramal Anjlok Lebih Dalam Lagi

Anjuran Buat Bukti Potong dan Lapor SPT Masa PPh secara Online

Sebenarnya, Dirjen Pajak telah menganjurkan seluruh wajib pajak yang melakukan pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 untuk membuat bukti potong (bupot) melalui aplikasi e-Bupot. Hal ini tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017. Namun pada peraturan tersebut, wajib pajak masih dapat membuat bukti potong PPh Pasal 23/dan atau Pasal 26 dan menyampaikan SPT Masa secara manual, dengan beberapa syarat, yaitu menerbitkan tidak lebih dari 20 bukti potong PPh Pasal 23/Pasal 26 dalam satu masa pajak, serta jumlah penghasilan bruto yang menjadi dasar pengenaan PPh tidak lebih dari Rp100 juta untuk setiap bukti pemotongan dalam satu masa pajak.

Sedangkan untuk wajib pajak yang menggunakan e-Bupot, harus memenuhi syarat di antaranya:

• Melakukan pemotongan PPh Pasal 23/26 lebih dari 20 bukti pemotongan dalam satu masa pajak.
• Menerbitkan bukti pemotongan dengan jumlah penghasilan bruto lebih dari Rp100 juta.
• Sudah pernah menyampaikan SPT Masa Elektronik yang terdaftar di KPP
• Terdaftar di KPP dan memiliki sertifikat elektronik.

Namun dengan adanya ketentuan terbaru, maka PKP yang menerbitkan kurang dari 20 bukti pemotongan, tetap wajib menggunakan e-Bupot mulai Agustus 2020.

Baca Juga: Dear Pebisnis, Ini Cara Jadikan PPN Sumber Penerimaan Usaha

Apa Itu Aplikasi e-Bupot?

e-Bupot merupakan aplikasi resmi yang dirancang oleh DJP untuk membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/Pasal 26 dan menyampaikan SPT Masa kedua pajak penghasilan tersebut. Aplikasi ini dirilis oleh DJP sebagai bentuk peningkatan layanan perpajakan untuk masyarakat, terutama wajib pajak yang memotong pajak penghasilan pasal 23 dan/atau pasal 26.

Pada aplikasi ini, wajib pajak dapat membuat tiga jenis bukti pemotongan, yaitu bukti pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26, bukti pemotongan pembetulan, dan bukti pemotongan pembatalan.

Sumber: Online-Pajak

The post Semua PKP Wajib e-Bupot Mulai Agustus 2020, Simak Ulasannya! first appeared on Pajak Pro.

Pengertian Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan pengusaha baik orang pribadi maupun badan yang menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN Tahun 1984 beserta perubahannya), yang tidak termasuk Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha kecil yang batasannya telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. Aturan tersebut berlaku pengecualian bagi pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Sebelum mengajukan pengukuhan PKP, setiap wajib pajak harus melengkapi syarat PKP sebagai berikut ini:

1. Menerima atau memiliki pendapatan bruto mencapai Rp4,8 Miliar dalam jangka waktu 1 tahun. Syarat ini tidak berlaku bagi pengusaha/perusahaan/bisnis dengan pendapatan bruto kurang dari Rp4,8 Miliar dalam satu tahun, kecuali pengusaha/perusahaan tersebut memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP.
2. Mengisi dan melengkapi dokumen dan syarat PKP yang telah ditetapkan.
3. Bersedia melewati proses survei yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) wajib pajak terdaftar.

Dasar Hukum

• Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang KUP
• PER-02/PJ/2018 Tanggal 19 Januari 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas PER-20/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian NPWP, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan PKP, Penghapusan PKP, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak
• PER-38/PJ/2013 Tanggal 08 November 2013 Tentang Perubahan PER-20/PJ/2013 Tanggal 30 Mei 2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian NPWP, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan PKP, Penghapusan NPWP dan Pencabutan Pengukuhan PKP, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak

Unsur-Unsur Formulir Pengukuhan PKP

Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) digunakan oleh Wajib Pajak sebagai syarat PKP untuk mendapatkan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP).
Apabila Wajib Pajak telah menjadi Pengusaha Kena Pajak, maka ia mempunyai hak dan kewajiban perpajakan untuk jenis pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Baca Juga: Syarat NPWP Pribadi, Cek Disini!

Berikut ini adalah unsur-unsur penting yang terdapat dalam formulir pengukuhan PKP:

1. Jenis Pengukuhan

Kolom jenis pengukuhan diisi calon PKP dengan memberi tanda silang pada kotak “permohonan wajib pajak” jika formulir diisi dan ditandatangani oleh wajib pajak. Atau beri tanda silang pada kotak “pengukuhan secara jabatan” jika formulir diisi dan ditandatangani oleh petugas pajak.

2. Nomor LHV atau LHP

Diisi nomor LHV/LHP yang mendasari pengukuhan PKP secara jabatan.

3. Kategori

Wajib pajak dapat memberi tanda silang pada kotak kategori usaha yang sesuai.

4. Nomor Pokok Wajib Pajak

Berisi NPWP wajib pajak bersangkutan yang akan dikukuhkan sebagai PKP.

5. Identitas Wajib Pajak

• Nama Wajib Pajak. Diisi sesuai dengan nama lengkap wajib pajak pada KTP/Paspor/Akte Pendirian. Gelar dapat disertakan jika wajib pajak orang pribadi memiliki gelar.
• Jenis Usaha/Kegiatan. Berisi uraian kegiatan usaha yang akan dijadikan sebagai dasar pengukuhan PKP.
• Merk Dagang/Usaha. Berisi nama atas kegiatan usaha yang dimiliki wajib pajak (jika ada).
• Alamat Tempat Kegiatan Usaha. Berisi alamat tempat kegiatan usaha wajib pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2.
• Status Kepemilikan Tempat Kegiatan Usaha. Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai dengan pilihan kepemilikan tempat kegiatan usaha.

6. Identitas Pimpinan Penanggung Jawab

Diisi khusus untuk wajib pajak badan yang diisi dengan data pribadi pimpinan/penanggung jawab perusahaan atau badan.

• Nama. Berisi nama lengkap penanggung jawab atau pimpinan yang baru sesuai KTP pimpinan atau penanggung jawab perusahaan.
• Jabatan. Diisi dengan nama jabatan baru dari penanggung jawab atau pimpinan perusahaan.
• Kebangsaan. Beri tanda silang pada salah satu kotak yang sesuai dengan kebangsaan pimpinan atau penanggung jawab dilengkapi dengan nomor identitas diri (KTP atau paspor).
• NPWP. Diisi dengan NPWP wajib pajak orang pribadi penanggung jawab atau pimpinan badan bersangkutan.
• Alamat domisili. Diisi dengan alamat pimpinan atau penanggung jawab sesuai  dokumen KTP atau paspor.

Baca Juga: Penyelesaian Sengketa Pajak / Litigasi Pajak

7. Pernyataan

Pernyataan berisi pernyataan bahwa wajib pajak pengisi form PKP mengerti dan memahami segala ketentuan yang berlaku dalam pengisian form PKP.

8. Kolom Tanda Tangan

Kolom tanda tangan formulir pengukuhan PKP ditandatangani oleh pemohon atau kuasa pemohon, yang dilengkapi dengan tanggal dan nama pemohon. Dalam hal pengukuhan secara jabatan ditandatangani oleh pengusul.

Pengisian Formulir Permohonan PKP Badan

Sama seperti pembahasan sebelumnya mengenai Tata Cara dan Syarat Pengajuan Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), Tata Cara terpenting dalam permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Badan adalah Anda harus mengisi Formulir Pendaftaran PKP. Terdapat 2 cara yang dapat Anda pilih, yaitu pengisian form secara manual dengan mendatangi kantor pajak atau secara online dengan mengunduh formulir di laman djponline.go.id.

1. Dimulai dengan Jenis Pendaftaran anda mengisinya dengan menconteng Permohonan Wajib Pajak.
2. Pemilihan kategori. Pilihlah Badan.
3. Status. Pilih Cabang.
4. Isi Kolom NPWP Badan anda.
5. Bentuk Badan. bila anda CV isi dengan menconteng Perseroan Komenditer (CV).
6. Selanjutnya Isi Sesuai identitas badan dan Pemilik (direktur).
7. Jangan lupa untuk mengisi bulan, tanggal, nama, tanda tangan dan stempel perusahaan.

Berbagai ketentuan perpajakan yang diberlakukan oleh Pemerintah terkait prosedur pengukuhan PKP, mewajibkan wajib pajak untuk mengisi formulir pengukuhan PKP sebagai salah satu upaya pemenuhan syarat PKP Adanya sistem online dalam urusan administrasi perpajakan, semakin memudahkan Anda dan memungkinkan untuk menyelesaikan segala urusan perpajakan.

The post Formulir Pengukuhan PKP : Tutorial dan Cara Pengisiannya first appeared on Pajak Pro.