Kategori: News

JAKARTA. Pemerintah ngebet undang masuknya investasi pendidikan, kesehatan, ekonomi kreatif, hingga jasa digital ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Karena itu, pemerintah akan merevisi revisi beleid insentif di KEK. Revisi beleid yang dimaksud, mencakup dua aturan. Pertama, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan KEK. …

JAKARTA, KOMPAS – Rencana memajaki perusahaan teknologi yang memiliki transaksi digital dari dan ke Indonesia berdasarkan volume transaksi dinilai positif oleh pengusaha Indonesia. Namun, transparansi dalam pengumpulan data menjadi tantangan yang perlu dipertimbangkan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Rabu (12/6/2019), menyampaikan, kewajiban pajak perusahaan lintas negara yang menjalankan …

• Pajak penghasilan yang dipotong sesuai Pasal 21 (yaitu sesuai tarif pasal 17 ayat (1) bagi pemilik NPWP dan tambahan 20% bagi yang tidak memiliki NPWP) dan Pasal 23 (15% berdasarkan dividen, bunga, royalti, dan hadiah – serta 2% berdasarkan sewa dan penghasilan lain serta imbalan jasa) – …

Akuisisi (Acquisition) Penggabungan usaha melalui akuisisi harus dipertanggungjawabkan dengan menggunakan metode pembelian, sebagaimana diatur pada artikel sebelumnya . Penggunaan metode pembelian untuk akuisisi suatu perusahaan dibukukan seperti halnya pembelian aktiva Iainnya. Hal ini dilakukan karena dalam akuisisi terjadi transaksi pengalihan aktiva, timbulnya kewajiban atau penerbitan saham dalam rangka …

KETENTUAN KHUSUS Dalam Pasal 11 UU BM diatur ketentuan khusus mengenai sejumlah larangan bagi Pejabat Pemerintah, hakim, panitera, jurusita, notaris, dan pelabat umum lainnya, masing-masing dalam tugas atau jabatannya. Mereka tidak dibenarkan untuk : Menerima mempertimbangkan atau menyimpan dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar; Melekatkan dokumen …