JAKARTA – Setidaknya ada empat insentif pajak yang masih akan digelontorkan tahun depan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sejumlah kebijakan insentif dijalankan agar proses pemulihan ekonomi tidak mengalami disrupsi di tengah upaya optimalisasi penerimaan pajak pada tahun depan.

Sumber: DDTC News

The post Target Penerimaan Pajak 2021 Tumbuh 5,8%, Insentif Ini Masih Diberikan first appeared on Pajak Pro.

“Subsidi upah ini bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja atau buruh selama masa pandemi,” menurutnya melalui konferensi video, Senin (10/8/2020).

Baca Juga: Seluruh Wajib Pajak Pemotong PPh Pasal 23/26 Harus Pakai E-Bupot

Kriteria Yang Diperlukan

Kriteria yang dimaksud Ida meliputi :

1. pertama, pekerja merupakan warga negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan (NIK).
2. Kedua, pekerja terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang aktif dengan dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan.
3. Ketiga, pekerja juga harus membayar iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah Rp5 juta sesuai dengan upah yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
4. Keempat,pekerja wajib memiliki rekening bank aktif.
5. Kelima, pekerja tidak masuk dalam penerima manfaat kartu prakerja.
6. Keenam, pekerja membayar iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sampai Juni 2020.

“Data calon penerima bersumber dari data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan kriteria dan syarat yang ditentukan,” ujar Ida.

Ida menjelaskan subsidi gaji tersebut akan ditransfer melalui bank penyalur kepada rekening penerima bantuan. Bantuan itu diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat di tengah pandemi Covid-19 yang pada akhirnya akan mengerek pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Baca Juga: Penambahan Diskon Angsuran PPh Pasal 25 Jadi 50% Berlaku Otomatis

Program subsidi gaji akan menyasar 15,7 juta pekerja yang masih bekerja dan tetap membayar iuran kepesertaan di bawah Rp150.000 per bulan. Pemerintah pun menyiapkan anggaran cukup besar senilai Rp37,7 triliun untuk memberikan subsidi gaji.

Subsidi gaji diberikan Rp600.000 per bulan selama empat bulan sejak September hingga Desember 2020. Namun, pembayarannya dilakukan setiap dua bulan kali, yakni pada kuartal III dan IV/2020. (news.ddtc.co.id)

Kami BCG Consulting Group merupakan perusahaan jasa konsultan pajak akuntansi yang dapat membantu anda dalam membuat laporan keuangan dan perpajakan, menawarkan jasa konsultan pajak, yang dalam pelaksanaannya kami membantu anda dan memberikan arahan dan saran sesuai dengan standar pemeriksaan yang berlaku. Anda dapat melaporkan laporan pajak / pembukuan Anda sesuai dan tepat untuk keberlangsungan usaha anda.

Penulis: Reza Adi Putra

Editor: Rafli

Referensi: DDTC News

The post Subsidi Gaji : Kriteria Penerima Subsidi Gaji first appeared on Pajak Pro.

JAKARTA – Diskon 50% angsuran pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 akan berlaku otomatis untuk semua wajib pajak yang memanfaatkan.

Direktur Peraturan Perpajakan II Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Yunirwansyah mengatakan peraturan menteri keuangan (PMK) yang akan memuat penambahan besaran diskon angsuran PPh Pasal 25 dari 30% menjadi 50% akan terbit dalam waktu dekat.

Sumber: DDTC News

The post Penambahan Diskon Angsuran PPh Pasal 25 Jadi 50% Berlaku Otomatis first appeared on Pajak Pro.

Langkah-Langkah Melaporkan Realisasi Insentif PPh Pasal 21 DTP Melalui DJP Online:

a. Buka atau akses DJP Online

DJP Online

b. Masukan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

c. Masukan pasword dan kode keamanan (captcha)

DJP Online – Login

d. Masuk ke halaman utama dan pilih menu layanan

e. Pilih kolom “e-reporting insentif Covid-19”, bila kolom e-reporting tidak ada maka anda harus mengaktifkan fitur tersebut dahulu.

DJP Online – E-Reporting

f. Caranya mengaktifkan-nya yaitu, klik menu “Profil”. Kemudian klik “Aktivasi Fitur Layanan”. Nanti di sebelah kanan akan muncul menu-menu yang bisa diaktifkan. kemudian ceklis menu “e-reporting”, kemudian klik “Ubah Fitur Layanan”.

g. Setelah berhasil melakukan perubahan, nanti muncul notifikasi bahwa ubah akses profil Anda sudah berhasil. kemudian, Anda akan diarahkan untuk melakukan login DJP Online kembali.

h. Setelah login kembali, kemudian cek menu “Layanan”. Kemudian, e-reporting akan muncul pada kolom Layanan. Lalu klik “e-reporting”. Klik “Tambah” untuk membuat pelaporan realisasi insentif dan pilih PPh Pasal 21 DTP (PMK 44/2020).

i. Di kolom pelaporan realisasi pembebasan PPh Pasal 21 DTP, selanjutnya mengisi masa pajak dan mengunggah file pelaporan realisasi dengan format yang ditetapkan DJP. Unggah semua file yang diperlukan.

j. Perhatikan petunjuk yang diberikan DJP yang berada di sebelah kiri layar. Lalu,silakan buat pelaporan realisasi dengan format xls. Klik format pelaporan realisasi dari DJP di sebelah kiri layar.

Baca Juga: Terbaru, 10 Perusahaan Digital Ini Wajib Kenakan PPN ke Konsumen

k. Lalu silahkan mengisi pelaporan realisasi melalui Microsoft Excel. Terdapat kolom yang harus di isi, seperti NPWP, nomor, nama pegawai, penghasilan bruto, NIK dan PPh Pasal 21 DTP.

l. Harus diingat dalam pengisian nomor dalam format angka harus berurutan. Pengisian nama pegawai maksimal 255 karakter. NPWP diisi dalam format angka 15 digit, NIK diisi dalam format angka tanpa koma atau tanda baca .

m. Lalu, NIK atau NPWP wajib diisi salah satu atau diisi keduanya. Penghasilan bruto dan PPh Pasal 21 DTP harus diisi dengan format angka. PPh Pasal 21 DTP tidak boleh melebihi dari nilai penghasilan bruto.

n. Langkah selanjutnya, klik Validasidan savedalam folder komputer. Lalu, unggah atau upload file tersebut. Sebelum anda mengupload, file laporan realisasi diberi nama dengan format yang ditentukan yaitu AAAAAAAAAAAAAAA_BBCC_DDDD_EE_FF.xls. Setelah itu, silakan melakukan unggah atau upload. Lalu kode pelaporan realisasi PPh Pasal 21 DTP adalah 02.

o. Berikutnya, unggah file pelaporan realisasi yang telah dibuat sebelumnya sesuai dengan masa pajak. Lalu, klik “Upload”. Kemudian anda akan mendapatkan notifikasi pelaporan realisasi insentif PPh Pasal 21 DTP sudah tersimpan.

p. Setelah selesai semua, anda bisa mengecek status upload file pelaporan realisasi melalui menu monitoring. Bila status diproses maka nanti laporan realisasi wajib pajak sedang divalidasi oleh sistem. Kemudian harus melakukan refresh browser untuk melakukan update status validasi.

q. Apabila status selesai maka proses validasi atas pelaporan realisasi wajib pajak sudah selesai dan tidak ditemukan kesalahan. Lalu bukti penerimaan surat atas validasi laporan realisasi yang selesai dapat diunduh pada menu dashboard.

Baca Juga: Naikkan Kontribusi PPN dalam Penerimaan, Pengecualian Pajak Dikurangi

r. Jika status gagal maka pelaporan realisasi wajib pajak ditemukan adanya kesalahan data. Untuk itu, wajib pajak harus melakukan perbaikan file realisasi sesuai dengan kesalahan atau error data yang ditampilkan sistem.

Anda telah menyelesaikan insentif Covid-19, bila anda memiliki masalah dalam mengisi data atau dalam mengupload file, Anda dapat berkonsultasi dengan kami melalui whatsapp atau telepon. Pajak Pro membantu anda dalam mengatasi masalah laporan pajak dan akuntansi Anda, hubungi kami segera.

Penulis: Reza Adi Putra

Editor: Rafli

The post Insentif Pajak : Tutorial Melaporkan Realisasi Insentif PPh Pasal 21 DTP first appeared on Pajak Pro.

Dengan demikian, total pemungut PPN produk digital luar negeri menjadi 16 perusahaan.

“DJP terus mengidentifikasi dan aktif menjalin komunikasi dengan sejumlah perusahaan lain yang menjual produk digital luar negeri ke Indonesia untuk melakukan sosialisasi dan mengetahui kesiapan mereka sehingga diharapkan dalam waktu dekat jumlah pelaku usaha yang ditunjuk sebagai pemungut PPN produk digital akan terus bertambah,” jelas Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama dalam keterangannya, Jumat (7/8/2020).

Adapun kesepuluh perusahaan tersebut adalah Facebook Ireland Ltd, Facebook Payments International Ltd, Facebook Technologies International Ltd, Amazon.com Services LLC, Audible Inc, Alexa Internet, serta Audible Ltd. Selain itu juga Apple Distribution International Ltd, Tiktok Pte Ltd, dan The Walt Disney Company (South East Asia) Pte Ltd.

Sebelumnya, enam perusahaan yang sudah lebih dahulu ditunjuk adalah Amazon Web Services Inc, Google Asia Pacific Pte Ltd, Google Ireland Ltd, Google LLC, Netflix International B.V., dan Spotify AB.

Baca Juga: Naikkan Kontribusi PPN dalam Penerimaan, Pengecualian Pajak Dikurangi

Hestu mengatakan, dengan penunjukkan tersebut maka per 1 September 2020 10 pelaku usaha tersebut akan mulai memungut PPN atas produk layanan digital yang dijual kepada konsumen di Indonesia.

Jumlah PPN yang harus dibayar pelanggan adalah 10 persen dari harga sebelum pajak, dan harus dicantumkan pada kuitansi atau invoice yang diterbitkan penjual sebagai bukti pungut PPN.

Hestu menjelaskan PPN atas pemanfaatan produk digital dari luar negeri bukan merupakan jenis pajak baru karena telah lama diatur dalam UU PPN, namun kurang efektif karena hanya mengandalkan pemungutan dan penyetoran sendiri oleh pembeli/konsumen yang sifatnya retail dan masif dalam ekonomi digital saat ini.

Baca Juga: Dear Pebisnis, Ini Cara Jadikan PPN Sumber Penerimaan Usaha

Untuk meningkatkan efektivitas dan kesederhanaan maka pemerintah mengubah mekanisme pemungutan PPN tersebut menjadi dipungut oleh penjual produk digital luar negeri.

“Pemungutan PPN ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi semua pelaku usaha khususnya antara pelaku di dalam negeri maupun di luar negeri, serta antara usaha konvensional dan usaha digital,” jelas dia.

Sumber: Kompas

The post Terbaru, 10 Perusahaan Digital Ini Wajib Kenakan PPN ke Konsumen first appeared on Pajak Pro.

JAKARTA – Pemerintah mengkaji pengurangan beberapa pengecualian (exemptions) pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN). Kajian yang dipakai untuk merumuskan RUU tentang Pajak atas Barang dan Jasa (PBJ) tersebut menjadi bahasan media nasional pada hari ini, Jumat (7/8/2020).

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengungkapkan banyaknya pengecualian selama ini membuat penerimaan PPN cenderung tidak optimal. Dalam konteks reformasi perpajakan, kontribusi penerimaan PPN harus diperbesar.

Sumber: DDTC News

The post Naikkan Kontribusi PPN dalam Penerimaan, Pengecualian Pajak Dikurangi first appeared on Pajak Pro.

Target itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020-2024. Beleid tersebut berlaku sejak tanggal diundangkan pada 29 Juni 2020.

Ani, sapaan akrabnya, menargetkan rasio perpajakan meningkat secara bertahap dari tahun ke tahun. Rasio perpajakan pada 2021 sebesar 8,25 persen sampai 8,63 persen, 8,27 persen sampai 8,7 persen pada 2022, dan 8,38 persen sampai 9,09 persen pada 2023.

Baca Juga: Siap-Siap, Semua PKP Wajib e-Bupot Mulai Agustus Ini

Lebih lanjut, peningkatan rasio perpajakan akan dikejar melalui penyusunan peraturan perpajakan, baik Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajak dan retribusi daerah, hingga ketentuan umum perpajakan. Rencananya, semua hal ini akan ada dalam omnibus law perpajakan. Penetapan rasio itu dilakukan untuk mewujudkan pencapaian terhadap agenda pembangunan pemerintah. “Agenda pembangunan 1 memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan,” tulis Ani dalam beleid tersebut, dikutip Selasa (7/7).

Baca Juga: Syarat NPWP Pribadi, Cek Disini!

Sebagai gambaran, rasio perpajakan mencapai kisaran 9,76 persen pada 2019. Rasio perpajakan akan turun pada tahun ini karena pemerintah memberikan relaksasi perpajakan ke berbagai pihak yang terdampak tekanan ekonomi di tengah pandemi virus corona atau covid-19.

Dengan begitu, rasio perpajakan tahun ini akan rendah. Baru pada tahun-tahun ke depan, pemerintah berusaha meningkatkan target rasio perpajakan.

Selain itu, pemerintah juga akan mengejar target pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (core tax system). Targetnya, penyempurnaan sistem bisa mencapai 1,97 persen pada tahun ini.

Lalu, meningkat secara bertahap menjadi 11,99 persen pada 2021, 48,05 persen pada 2022, 87,33 persen pada 2023, dan 100 persen pada 2024.

Sumber: CNN Indonesia

The post Berita Pajak: Sri Mulyani Akan Kejar Rasio Pajak 9,55 Persen pada 2024 first appeared on Pajak Pro.

NPWP Pribadi

NPWP diwajibkan bagi perorangan yang menerima penghasilan kena pajak dari perusahaan atau usaha pribadi. Maka, perorangan tersebut harus menyetorkan pajak terutang kepada negara.

Jika wajib pajak perorangan tidak mempunyai NPWP, maka sanksi tarif pajak akan lebih tinggi daripada tarif normal. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-2-/PJ/2013 Pasal 2 Ayat 1, aturannya yaitu:

“Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak, dan kepada Wajib Pajak diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.”

NPW Pribadi tidak memiliki waktu kadaluarsa dan dapat digunakan seumur hidup.

Fungsi & Manfaat 

NPWP berfungsi dan bermanfaat sebagai:

• Identitas wajib pajak.
• Sarana administrasi perpajakan.
• Menertibkan dan mengawasi pembayaran dan administrasi perpajakan.
• Menjadi syarat atas pelayanan umum.
• Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
• Pengajuan kartu kredit ke Bank.
• Melamar pekerjaan.
• Persyaratan membuat rekening Bank.
• Membeli produk investasi.
• Keikutsertaan lelang proyek pemerintah.

Baca Juga: Siap-Siap, Semua PKP Wajib e-Bupot Mulai Agustus Ini

Syarat Membuat NPWP Pribadi

1. Bagi Karyawan

Apabila penghasilan berasal dari pekerjaan sebagai karyawan.

Selain itu, juga:

• Surat keterangan kerja dari perusahaan tempat bekerja.
• Bagi pegawai negeri dapat membawa surat keputusan (SK).

2. Bagi Wirausaha/ Pekerjaan Bebas

Apabila selain penghasilan di atas, juga mendapatkan penghasilan yang berasal dari usaha dan/atau pekerjaan bebas, maka Anda masuk ke kategori ini.

3. Bagi Wirausaha/ Pekerjaan Bebas pada 1 atau Lebih Kegiatan Usaha Berbeda dengan Tempat Tinggal

Apabila sudah memiliki NPWP pribadi, lalu mendapatkan penghasilan berasal dari usaha dan/atau pekerjaan bebas pada 1 (satu) atau lebih tempat kegiatan usaha yang berbeda dengan tempat tinggal Wajib Pajak

1. Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan
2. Memilih salah satu dari dokumen berikut

• Surat pernyataan bermaterai dari Wajib Pajak yang menyatakan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tersebut dilakukan, atau
• Keterangan tertulis atau elektronik dari penyedia jasa aplikasi online yang menyatakan bahwa Wajib Pajak merupakan mitra usaha penyedia jasa aplikasi online.

3. Warga Negara Indonesia (WNI): fotokopi KTP.

4. Warga Negara Asing (WNA): membawa fotokopi paspor/kartu izin tinggal (KITAP/KITAS).

5. Surat Keterangan Usaha (SKU) minimal dikeluarkan oleh lurah/bukti tagihan listrik.

6. Surat pernyataan yang sudah ditandatangani diatas materai Rp 6000. Surat ini menjelaskan bahwa Wajib Pajak benar-benar memiliki usaha atau pekerja bebas.

Baca Juga: Dear Pebisnis, Ini Cara Jadikan PPN Sumber Penerimaan Usaha

4. Bagi Wanita yang Sudah Menikah

Ketika penghasilan istri lebih besar daripada suami, sang istri dapat mengajukan NPWP terpisah dengan syarat:

1. Fotokopi NPWP suami
2. Untuk WNI, fotokopi KTP atau untuk WNA fotokopi paspor/kartu izin tinggal (KITAP/KITAS).
3. Fotokopi KK.
4. Jika suami WNA, fotokopi dokumen perpajakan luar negeri.
5. Surat keterangan kerja dari perusahaan.
6. Surat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan yang dikehendaki oleh kedua belah pihak.
7. Mengisi formulir pengajuan NPWP.

5. Warisan Belum Terbagi 

Pada dasarnya, pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi menggunakan NPWP dari Wajib Pajak orang pribadi yang meninggalkan warisan tersebut.

Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi yang meninggalkan warisan belum memiliki NPWP, dan dari warisan tersebut diterima atau diperoleh penghasilan, yang mendaftarkan diri adalah wakil dari Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi yaitu:

• salah seorang ahli waris
• pelaksana wasiat
• pihak yang mengurus harta peninggalan

Dokumen yang perlu dilampirkan adalah sebagai berikut.

1. Fotokopi dokumen yang menunjukkan identitas diri orang pribadi yang meninggalkan warisan,
2. Fotokopi akta kematian, surat keterangan kematian, atau dokumen lain yang dipersamakan, dan
3. Dokumen yang menunjukkan kedudukan sebagai wakil Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi.

Cara Daftar NPWP Pribadi

Melalui KPP

1. Menyiapkan syarat yang telah difotokopi.
2. Mendatangi KPP terdekat dari alamat KTP, jika KTP dan domisili berbeda, lampirkan Surat Keterangan Tinggal dari Kelurahan.
3. Mengisi formulir pengajuan NPWP.
4. Menyerahkan berkas ke petugas pendaftaran.
5. Menerima tanda terima pendaftaran Wajib Pajak.

Melalui Online

1. Membuka halaman ereg.pajak.co.id atau buka form NPWP online.
2. Memilih menu daftar pada bagian bawah.
3. Memasukan email aktif untuk verifikasi.
4. Membuka link verifikasi di email.
5. Mengisi data diri secara lengkap untuk langkah selanjutnya sambil pastikan data diisi dengan tepat.
6. Membuka email dan mengklik link verifikasi.
7. Membuka sistem e-registrasi dan memilih menu pengajuan NPWP.
8. Mengikuti langkah dengan teliti dan memastikan data yang diisi adalah benar.
9. Menunggu rekomendasi KPP dalam pengurusan pengajuan yang telah dilakukan.
10. Mengklik menu token agar mendapat kode unik sebagai syarat pengajuan.
11. Mengirim pengajuan dan menunggu beberapa hari untuk konfirmasi melalui email atas pengajuan (ditolak atau diterima).
12. Ketika status pengajuan berhasil, NPWP dikirim melalui pos ke alamat terlampir.

Denda bagi Perorangan Tanpa NPWP Pribadi

Wajib pajak pribadi yang tidak mendaftar atau memiliki NPWP dengan sengaja atau menyalahgunakan sehingga merugikan negara akan akan dipidana paling lama 6 (enam) tahun penjara, dan didenda paling banyak 4 (empat) kali lebih besar jumlah pajak terutang yang belum atau kurang bayar.

Wajib Pajak dengan penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21, jika tidak memiliki NPWP, akan dikenakan tarif 20% lebih besar dari tarif aslinya. Misalnya, seseorang yang mestinya membayar PPh 21 sebesar 15% jika dia memiliki NPWP, menjadi 18% (atau 20% lebih besar) jika tidak memiliki NPWP.

Contoh:

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Anda misalkan sebesar 15%, tanpa NPWP akan menjadi = 15% + (15% x 0.2) = 18%

Sedangkan untuk PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23, kenaikan tarif yang berlaku adalah sebesar 100%.

Sumber: Klik Pajak

The post Syarat Pembuatan NPWP Pribadi, Cek Disini! first appeared on Pajak Pro.

Mulai masa pajak bulan Agustus 2020, seluruh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di seluruh Indonesia wajib menggunakan e-bupot untuk membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26, serta menyampaikan SPT Masa kedua PPh tersebut. Kewajiban ini berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-269/PJ/2020 yang baru saja ditetapkan pada 10 Juni 2020 lalu.

Melalui keputusan ini, Dirjen Pajak menetapkan PKP yang terdaftar di KPP Pratama seluruh Indonesia sebagai pemotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26, dan wajib memotong serta menyampaikan SPT Masa PPh kedua pasal tersebut sesuai dengan peraturan PER-04/PJ/2017.

Baca Juga: Penerimaan Pajak RI Diramal Anjlok Lebih Dalam Lagi

Anjuran Buat Bukti Potong dan Lapor SPT Masa PPh secara Online

Sebenarnya, Dirjen Pajak telah menganjurkan seluruh wajib pajak yang melakukan pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 untuk membuat bukti potong (bupot) melalui aplikasi e-Bupot. Hal ini tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017. Namun pada peraturan tersebut, wajib pajak masih dapat membuat bukti potong PPh Pasal 23/dan atau Pasal 26 dan menyampaikan SPT Masa secara manual, dengan beberapa syarat, yaitu menerbitkan tidak lebih dari 20 bukti potong PPh Pasal 23/Pasal 26 dalam satu masa pajak, serta jumlah penghasilan bruto yang menjadi dasar pengenaan PPh tidak lebih dari Rp100 juta untuk setiap bukti pemotongan dalam satu masa pajak.

Sedangkan untuk wajib pajak yang menggunakan e-Bupot, harus memenuhi syarat di antaranya:

• Melakukan pemotongan PPh Pasal 23/26 lebih dari 20 bukti pemotongan dalam satu masa pajak.
• Menerbitkan bukti pemotongan dengan jumlah penghasilan bruto lebih dari Rp100 juta.
• Sudah pernah menyampaikan SPT Masa Elektronik yang terdaftar di KPP
• Terdaftar di KPP dan memiliki sertifikat elektronik.

Namun dengan adanya ketentuan terbaru, maka PKP yang menerbitkan kurang dari 20 bukti pemotongan, tetap wajib menggunakan e-Bupot mulai Agustus 2020.

Baca Juga: Dear Pebisnis, Ini Cara Jadikan PPN Sumber Penerimaan Usaha

Apa Itu Aplikasi e-Bupot?

e-Bupot merupakan aplikasi resmi yang dirancang oleh DJP untuk membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/Pasal 26 dan menyampaikan SPT Masa kedua pajak penghasilan tersebut. Aplikasi ini dirilis oleh DJP sebagai bentuk peningkatan layanan perpajakan untuk masyarakat, terutama wajib pajak yang memotong pajak penghasilan pasal 23 dan/atau pasal 26.

Pada aplikasi ini, wajib pajak dapat membuat tiga jenis bukti pemotongan, yaitu bukti pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26, bukti pemotongan pembetulan, dan bukti pemotongan pembatalan.

Sumber: Online-Pajak

The post Semua PKP Wajib e-Bupot Mulai Agustus 2020, Simak Ulasannya! first appeared on Pajak Pro.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bisa jadi salah satu sumber penerimaan suatu bisnis ini diakui oleh Konsultan Pajak The Great Tax (TGT), Ihsan Thariq Alhamra, dalam sebuah seminar situs web atau webinar Jurnal x GKPNP bertajuk “Effective Tax Planning to Reduce Tax Expense” beberapa waktu lalu.

Pengertian PPN

Sebelum masuk pada pembahasan selanjutnya cara yang bisa dilakukan untuk menjadikan PPN sebagai sumber penerimaan dari usaha yang dijalankan, Klikpajak akan kembali mengingatkan apa itu PPN.

Merujuk pada Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, PPN adalah pajak yang dikenakan atas transaksi jual dan beli barang maupun jasa. PPN ini dipungut, disetor dan dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) ke kas negara.

Jadi, yang membayar PPN dari transaksi jual-beli tersebut adalah konsumen akhir. Artinya, beban PPN yang dibayarkan dari setiap transaksi barang/jasa itu bukanlah penjual, melainkan pembeli atau konsumen akhirlah yang wajib membayar PPN tersebut.

Sementara itu, PKP sebagai penjual yang memungut PPN dari pembeli itu wajib membayarkan dan melaporkan ke negara. Status PKP ini adalah pengusaha yang sudah terdaftar sebagai PKP dengan ketentuan jumlah omzetnya sudah di atas Rp4,8 miliar dalam setahun.

Bagi pengusaha dengan omzet lebih dari Rp4,8 miliar setahun wajib mendaftar diri sebagai PKP. Dengan menjadi PKP, maka wajib pula menjadi pemungut, penyetor dan melaporkan PPN yang dibayarkan dari pembeli tersebut ke negara.

Namun, bagi pengusaha dengan omzet masih di bawah Rp4,8 miliar setahun juga bisa mengajukan diri sebagai PKP, namun bukan suatu keharusan. Jika kemudian hari ingin mencabut status PKP, bisa dilakukan.

Contoh Pengenaan PPN 1

Gambaran PPN yang dibayar oleh konsumen akhir untuk konsumsi:

Sebagai gambaran dari PPN yang dikenakan pada konsumen akhir untuk dikonsumsi misalnya, ketika Anda membeli makanan ringan di restoran cepat saji. Pada lembar struk berisi rincian makanan yang Anda beli pasti akan tertera PPN 10%.

Artinya, Anda harus membayar sejumlah harga makanan cepat saji yang Anda beli itu, ditambah PPN 10% dari total belanjaan.

Contoh:

Pak Kelik beli Paket Ayam Goreng di Restoran AKC senilai Rp50.000. Kemudian dikenakan PPN 10% dari total nilai harga Paket Ayam Goreng itu adalah Rp5.000. Dengan demikian, jumlah yang dibayarkan Pak Kelik untuk makanan cepat saji Paket Ayam Goreng tersebut sebesar Rp55.000.

Nah, PPN sebesar 10% yang dibayarkan Pak Kelik itu artinya dipungut oleh Restoran AKC. Sehingga Restoran AKC wajib menyetorkan dan melaporkan PPN sebesar Rp5000 yang dibayarkan Pak Kelik itu ke kas negara.

Contoh Pengenaan PPN 2

Gambaran PPN yang dibayar oleh PKP sebagai konsumen:

Tentu saja, subjek kena PPN tidak hanya bagi konsumen akhir yang membeli barang/jasa untuk dikonsumsi saja. Tapi juga bagi pengusaha kena pajak yang membeli barang/jasa untuk digunakan sebagai penunjang produksi usaha.

Contoh:

PT AAA membeli bahan baku tekstil dari PT BBB senilai Rp100.000.000. Dari transaksi ini dikenakan PPN 10% senilai Rp10.000.000. Sehingga total nilai transaksi adalah Rp110.000.000.

Namun PT AAA hanya membayar senilai Rp100.000.000 saja ke PT BBB sebagai PKP Penjual. Kemudian PT AAA menerbitkan membuat invoice dari pembeliannya sebesar Rp100.000.000 beserta bukti potongnya (PPN 10%) sebesar Rp10.000.000 yang diserahkan ke PT BBB.

Kemudian PT AAA membayarkan PPN dari transaksi pembeliannya dari PT BBB itu ke negara. Lalu PT BBB dalam hal ini sebagai produsen memperoleh pembayaran dari bahan baku tekstil yang dijualnya ke PT AAA senilai Rp100.000.000 beserta bukti potong yang dibuat oleh PT AAA sebesar Rp10.000.000.

Bukti potong yang diterbitkan PT AAA ini nantinya bisa digunakan oleh PT BBB sebagai penjual untuk dikreditkan atau pengurang pajak pada saat menghitung dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan.

Ilustrasi transaksi barang kena PPN

Potensi PPN Jadi Sumber Pendapatan

PPN memang merupakan salah satu instrumen penerimaan negara dari perpajakan, mengingat PPN dibayarkan ke kas negara.

Meski PKP penjual hanya sebagai perantara yang memungut dan menyetor serta melaporkan PPN yang dibayarkan oleh pembeli/konsumen akhir, namun PKP bisa memanfaatkannya sebagai salah satu sumber penerimaan.

Ihsan menuturkan, meski hanya sebagai yang memungut, menyetor dan melaporkan PPN yang dibayarkan konsumen, pengusaha bisa menggunakannya sebagai sumber penerimaan dengan cara menyusun perencanaan pajak sedari awal.

Yakni, mengajukan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak. Dengan menjadi PKP, maka pengusaha bisa menerbitkan faktur pajak dari berbagai transaksi yang dikenakan PPN dan bisa mengkreditkan faktur pajak masukan tersebut sebagai pengurang pajak.

Dari ilustrasi perhitungan pemungutan PPN di atas, Ihsan menyebutkan dapat dikatakan bahwa,”Bukti potong itu sudah seperti cek saja yang bisa kita gunakan nanti (saat menghitung) SPT Tahunan Badan (sebagai pengurang pajak)”.

Dengan demikian adanya faktur pajak dari PPN itu bisa dikatakan sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pengusaha kena pajak karena bisa menjadi mengurang pajaknya.

Ilustrasi restitusi pajak atau pengembalian PPN

Baca Juga: Penerimaan Pajak RI Diramal Anjlok Lebih Dalam Lagi

Insentif Pengembalian Pendahuluan dari PPN

Salah satu instrumen PPN dikatakan menjadi sumber penerimaan usaha adalah ketika memanfaatkan insentif pajak dari pemerintah. Salah satunya seperti yang baru-baru ini diterbitkan, yakni Pengembalian Pendahuluan PPN.

Insentif Pengembalian Pendahuluan PPN ini dikeluarkan pemerintah untuk mengurangi beban ekonomi wajib pajak akibat pandemi virus corona (Covid-19), kepada 431 bidang industri, perusahaan KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan perusahaan di Kawasan Berikat.

“Jadi, perusahaan mengajukan restitusi atau pembayaran kembali pajak yang telah dibayar lebih cepat, dengan jumlah lebih bayar yang dapat dipercepat restitusinya maksimal Rp5 miliar, tanpa persyaratan melakukan kegiatan tertentu, seperti ekspor barang atau jasa kena pajak, penyerahan pemungut PPN, atau penyerahan yang tidak dipungut PPN.”

Insentif PPN ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona.

Menurut Konsultan The Great Tax, Andre Septiano, inilah pentingnya sebagai pelaku usaha untuk selalu memperbarui informasi terkini mengenai pajak agar bisa memanfaatkan semaksimal mungkin insentif pajak pemerintah guna membantu operasional usaha.

“Kita tahu masa pandemi ini (usaha) butuh cash flow. Salah satu strategi bisnis supaya tetap stabil, bisa survive di masa seperti ini, harus bisa mengatur cash flow sebaik mungkin. Nah, kita bisa manfaatkan insentif ini, tinggal ajukan proses refund,” kata Andre.

Dengan demikian, beban usaha terkait dengan arus kas di masa sulit seperti sekarang ini bisa diatasi. Dan tentunya percepatan pengembalian PPN lebih bayar ini jadi tambahan penerimaan usaha karena akan menambah kas usaha.

Ilustrasi bayar dan lapor pajak online

Ingat Batas Waktu Penyetoran dan Pelaporan PPN

Apakah Anda sudah memanfaatkan insentif pajak pemerintah untuk mendapatkan kembali PPN lebih bayar? Tapi yang tak kalah penting pula adalah Anda harus ingat batas waktu penyetoran dan pelaporan PPN untuk menghindari denda dan sanksi.

Denda Terlambat Setor dan Lapor PPN

Sesuai dengan UU Perpajakan, ada sanksi dan denda yang dikenakan pada wajib pajak yang terlambat menyetor dan melaporkan PPN atau lainnya terkait PPN, di antaranya:

• Denda Rp100.000 hingga Rp500.000 jika terlambat menyampaikan SPT Masa PPN
• Denda Rp100.000 hingga Rp1.000.000 jika terlambat menyampaikan SPT Tahunan Badan
• Denda 150% dari jumlah pajak kurang bayar yang dilakukan pembetulan sendiri tapi belum disidik
• Denda 2% dari total Dasar Pengenaan Pajak (DPP) jika sudah berstatus PKP tapi tidak membuat faktur pajak, atau sudah membuat faktur pajak tapi tidak tepat waktu
• Denda 2% dari DPP jika berstatus PKP tapi tidak mengisi faktur pajak secara lengkap
• Denda 2% jika faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitannya

Sanksi Administrasi Bunga Terkait PPN

Sanksi ini berupa sejumlah bunga yang dikenakan jika pelanggaran menyebabkan utang pajak lebih besar. Besar jumlah bunga ini akan dihitung berdasarkan persentase tertentu dari beberapa variabel, di antaranya:

• Sanksi bunga 2% setiap bulan dari jumlah pajak kurang bayar jika melanggar pembetulan SPT Masa dan Tahunan
• Sanksi bunga 2% dari total pajak terutang jika terlambat membayar pajak masa dan tahunan
• Sanksi 2% per bulan dari jumlah kurang bayar dengan maksimal 24 bulan jika ada kekurangan pembayaran pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
• Sanksi bunga 48% dari jumlah pajak yang tidak dibayar atau kurang bayar jika ada tindak pidana dari SKPKB yang telah diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun
• Sanksi bunga 2% dari jumlah pajak kurang bayar jika SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan), SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding menyebabkan kurang bayar atau terlambat bayar
• Sanksi 2% per bulan dan merupakan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan jika menunda atau mengangsur
• Sanksi 2% atas kekurangan bayar pajak jika kekurangan pajak itu akibat penundaan SPT

Sanksi Administrasi Kenaikan

Sanksi ini dikenakan karena ada pelanggaran tertentu yang tergolong berat dan menyebabkan besar pajak yang dibayar menjadi berlipat ganda, di antaranya:

• Kenaikan sanksi 50% dari pajak kurang bayar jika pengungkapan ketidakbenaran SPT sebelum diterbitkannya SKP (Surat Ketetapan pajak)
• Kenaikan sanksi 50% dari PPh kurang bayar jika SPT tidak disampaikan sesuai surat teguran, PPN atau PPnBM tidak semestinya dikompensasikan atau tidak menggunakan tarif 0% seperti yang tertera pada Pasal 28 dan Pasal 29
• Kenaikan sanksi 100% dari PPh yang dipotong bayar jika tidak dipungut atau tidak disetorkan dari PPh yang tidak dilaksanakan
• Kenaikan sanksi 100% dari PPN atau PPnBM yang tidak atau kurang bayar jika PPN atau PPnBM tidak atau kurang bayar
• Kenaikan sanksi 100% dari jumlah kekurangan pajak jika ada kekurangan pajak atas SKPKBT

Ilustrasi menghitung arus kas perusahaan

Baca Juga: Kemenkeu: Penerimaan Pajak Tahun Ini Merosot 9,2 Persen

Selamatkan Arus Kas Usaha dan Melaporkan Pajak Tepat Waktu

Di tengah sulitnya situasi ekonomi di tengah krisis akibat pandemi virus corona, sebagai pelaku usaha mesti jeli untuk memanfaatkan informasi terbaru terkait insentif pajak dari pemerintah yang bisa dimanfaatkan.

Tak luput juga soal ketepatan waktu pelaporan pajaknya yang tidak boleh diabaikan oleh wajib pajak badan ini. Sehingga tingkat kepatuhan pajak baik dan terbebas dari sanksi maupun denda.

Batas Waktu Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak

Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan

1. Batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Badan adalah paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak:
2. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
3. Dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Tahunan apabila dalam satu tahun Pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
4. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan.

Penyampaian SPT Masa

1. Batas waktu penyampaian SPT Masa adalah paling lama 20 hari setelah akhir Tahun Pajak:
2. Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.
3. Tanggal jatuh tempo pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporan pajak untuk SPT Masa, yaitu:

1. Jika tanggal jatuh tempo pembayaran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka pembayaran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
2. Jika tanggal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
3. Hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
4. Batas waktu pembayaran, penyetoran, atau pelaporan pajak untuk SPT Masa, selengkapnya dalam tabel berikut ini;

5. Ketentuan terkait SPT Masa PPh Pasal 25:

1. Dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 adalah:

• WP OP yang tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas.
• WP OP yang dalam satu tahun Pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi PTKP (kepada WP ini juga dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Tahunan)
• Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PPh Pasal 25 melalui bank persepsi atau kantor pos persepsi dengan sistem pembayaran secara online dan Surat Setoran Pajak (SSP)-nya telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Pembayaran Negara (NTPN), maka SPT Masa PPh Pasal 25 dianggap telah disampaikan ke KPP sesuai dengan tanggal validasi yang tercantum pada SSP.

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

1. Batas waktu penyampaian SPT-nya adalah paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak
2. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
3. Dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Tahunan adalah WP OP yang dalam satu tahun Pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
4. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan.

Agar pembayaran, pelaporan dan pengelolaan pajak lancar, Anda bisa menggunakan aplikasi pajak online dari Klikpajak by Mekari. Klikpajak adalah Penyedia Jasa Aplikasi Pajak (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang disahkan dengan Surat Keputusan DJP Nomor KEP-169/PJ/2018.

Ilustrasi bayar dan lapor pajak secara online

Sumber: Klik Pajak

The post Dear Pebisnis, Ini Cara Jadikan PPN Sumber Penerimaan Usaha first appeared on Pajak Pro.