Seperti dikutip dari BBC.com, Rabu, 3 Juni 2020 dalam penyelidikan tersebut, AS akan melakukan pemeriksaan atas beberapa skema penerapan pajak di 10 wilayah yurisdiksi, termasuk Indonesia. Selain Indonesia, penyelidikan dilakukan di Austria, Brazil, Republik Ceko, Uni Eropa, India, Italia, Turki, Spanyol, dan Inggris.

Penyelidikan dilakukan setelah sejumlah negara yang mulai mempertimbangkan penerapan pajak untuk layanan daring asal AS. Sejumlah negara sepakat, para perusahaan daring tersebut mengeluarkan biaya terlalu kecil kepada tiap negara tempat beroperasinya dan dinilai harus membayar pajak sesuai dengan aturan di masing-masing yurisdiksi tempat layanan mencari pundi-pundi.

Pihak AS mengatakan perihal penerapan pajak digital tersebut seharusnya disepakati di forum multilateral melalui Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).

Namun, diskusi yang berlangsung di forum tersebut berjalan lambat sehingga banyak negara yang justru mengambil tindakan masing-masing.

AS sendiri tahun lalu pernah mengambil tindakan keras sebagai balasan terhadap pengenaan pajak digital 3 persen untuk setiap transaksi yang berlakukan di Perancis.

AS mengancam akan mengenakan tarif setara US$ 2,4 miliar untuk barang-barang asal Perancis, termasuk keju dan champagne, setelah penyelidikan serupa dilakukan oleh pemerintah Donald Trump.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia mewajibkan perusahaan penyedia platform digital yang menjual barang tak berwujud ke konsumen Indonesia wajib memungut dan menyetor PPN. Pemerintah telah menyiapkan sanksi berupa pemblokiran bagi para penjual, pemilik platform digital baik asing maupun domestik yang tidak patuh.

Penegasan soal penunjukkan wajib pungut ini tampak dalam PMK No.48/PMK.03/2020 yang mengatur mekanisme penunjukkan pemungut, pemungutan & penyetoran PPN atas impor barang kena pajak (BKP) yang tidak berwujud atau intangible goods. Ketentuan ini bakal diterapkan mulai 1 Juli 2020.

Adapun, jika merujuk ke penjelasan beleid tersebut, ada tiga pihak yang bisa ditunjuk sebagai wajib pungut. Pertama, penjual barang atau jasa dari luar negeri. Penjual jasa dari luar negeri tersebut bisa ditetapkan sebagai wajib pungut jika menjualnya langsung ke konsumen domestik.

Kedua, platform digital atau penyedia pasar digital. Ketiga, penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) dalam negeri, jika produk digital dari luar negeri dijual di pasar domestik.

Sumber: https://bisnis.tempo.co/read/1349417/trump-meradang-ri-akan-tarik-pajak-digital-google-cs/full&view=ok

The post Trump Meradang RI Ingin Tarik Pajak Digital Untuk Google Cs Juga! first appeared on Pajak Pro.

Konsumen Lainnya

Begitupun dengan Ade (24). Pekerja swasta yang juga gemar belanja online ini, mengaku juga tidak mempermasalahkan apabila diberlakukan PMSE PPN hingga 10 persen.

Baginya, yang terpenting kebijakan pajak tersebut bisa konsisten untuk ke depannya.

“Kalau ada pajak setuju-setuju saja, karena memang setiap usaha itu harus kena pajak jangan hanya  dalam negeri doang yang kena pajak yang luar pun harus  kena pajak biar adil. Kita bayar lebih gak apa-apa yang penting pemasukan untuk negara,” ujar Adena.

Namun, Ade menyarankan agar konsumen yang gemar belanja produk online dan pengguna jasa digital lebih baik menentukan alternatif lain.

Dia mencontohkan, misalnya belanja produk dalam negeri daripada membeli barang impor dan menggunakan aplikasi tidak berbayar alias gratis.

Sumber: https://www.liputan6.com/bisnis/read/4268040/belanja-online-bakal-kena-pajak-10-persen-apa-kata-masyarakat

The post Belanja Online Bakal Kena Pajak 10 Persen, Apa Kata Masyarakat? first appeared on Pajak Pro.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo menyampaikan, ini merupakan kesempatan yang baik untuk menyebarkan dan mengklarifikasi kebijakan perpajakan terbaru perpajakan khususnya perlakuan perpajakan dalam kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik.

“Kebijakan ini awalnya tertuang melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Pemerintah telah merespons kebijakan terkait Covid-19 dan untuk PPN diperdalam melalui PMK-48/PMK.03/2020,” kata Suryo dalam bahasa Inggris. “Tujuan webinar ini adalah untuk meningkatkan kesadaran PPN untuk produk digital yang akan berlaku efektif sejak 1 Juli 2020 melalui PMK-48/PMK.03/2020,” imbuhnya.

Suryo juga menegaskan bahwa PPN sudah diberlakukan sejak tahun 1984 atas konsumsi barang dan jasa, baik berasal dari domestik maupun dari luar negeri (impor).

Baca Juga: Apa Yang Dimaksud Sebagai Tax Review?

Secara khusus DJP menyampaikan apresiasi atas kerja sama dari American Chamber of Commerce in Indonesia, European Business Chamber of Commerce in Indonesia, serta US-Asean Business Council.

Webinar kali ini membahas topik utama mengenai penegasan proses bisnis pengenaan PPN untuk impor produk digital yang disampaikan oleh Direktur Peraturan Perpajakan I Arif Yanuar bersama dengan Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat Perpajakan Ani Natalia, serta penjelasan mengenai konsep pemajakan ekonomi digital—perumusannya masih menunggu konsensus internasional– yang disampaikan oleh Direktur Perpajakan Internasional P.M. John L. Hutagaol.

Seluruh informasi terkini mengenai pajak digital mulai dari regulasi, rangkuman penjelasan, Soal Sering Ditanya (Frequently Asked Questions), dan informasi lainnya termasuk rekaman video pelaksanaan webinar kali ini dapat diakses pada laman landas (landing page) berikut: https://www.pajak.go.id/en/digitaltax

Di akhir acara, Dirjen Pajak Suryo Utomo menekankan, kegiatan ini bukan satu-satunya webinar mengenai pajak digital yang dilaksanakan oleh DJP. “Kami akan sangat senang untuk melakukan asistensi jika Anda membutuhkan diskusi lebih lanjut,” tutupnya.

Sumber: https://www.pajak.go.id/id/berita/ratusan-pelaku-usaha-dari-11-negara-ikuti-sosialisasi-pajak-digital

The post Ratusan Pelaku Usaha dari 11 Negara Ikuti Sosialisasi Pajak Digital first appeared on Pajak Pro.